Praktisi Hukum Dwi Arsywendo, Desak Kejati Tuntaskan Masalah Angkahong

newswartapublik
By newswartapublik Juli 24, 2017 12:57

Praktisi Hukum Dwi Arsywendo, Desak Kejati Tuntaskan Masalah Angkahong

Story Highlights

  • Kasus Korupsi Pengadaan lahan Angkahong merupakan kasus Korupsi terbesar di Kota Bogor.

Bogor, News Warta Publik -Belarut-larutnya penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Angkahong di belakang Pasar Warung Jambu oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar), terus menjadi sorotan publik. Sebab, pembebasan tanah seluas 7.302 meterpersegi itu, menyebabkan keuangan negara merugi sebesar Rp 43,1 miliar.

Kendati status perkara telah dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, hingga kini Korp Adhyaksa tak kunjung menetapkan tersangka (tsk) baru. Padahal, sebelum ditangani Kejati, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor telah menyeret tiga orang yang diduga terlibat, yakni HYP, IG, dan RNA. Kini ketiganya sedang melakukan proses kasasi terkait vonis empat tahun penjara subsider empat bulan penjara, dan denda masing-masing Rp 200 juta, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung.

Praktisi hukum, Dwi Arsywendo mendesak Kejati segera menindaklanjuti hasil pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim PN Tipikor kepada tiga terdakwa. “Di dalamnya jelas ada orang yang disebut pleger. Atas dasar itu, Kejati harus segera menuntaskan perkara itu, sebab keluarnya istilah pleger adalah bukti awal,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (23/7).

Menurut Dwi, apabila kasus tersebut mandek, penegakan hukum di Indonesia bakal tercoreng. “Publik akan bertanya, ada apa dengan Kejati?. Nanti muncul dugaan, jangan-jangan main mata. Kalau begitu kan citra penegak hukum bisa jelek,” ucapnya.

Dwi menegaskan, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebenarnya bisa mengambil alih kasus tersebut, bila penanganan perkara Angkahong mandek di Kejati. “Bila penanganannya stagnan, artinya kejaksaan tak mengindahkan kaidah-kaidah hukum dalam KUHAP. Kalau sudah begitu Kejagung bisa menindak tegas pejabat terkait dengan cara merotasi karena dianggap tak becus kerja,” kata mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Universitas Ibn Khaldun (UIKA) itu.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Raymon Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait proses penanganan perkara Angkahong. “Saya harus minta update dan koordinasi dulu dengan Bidang Pidana Khusus, nanti pasti akan diinfokan,” kata dia ketika dihubungi wartawan melalui sambungan telepon.

Ketika didesak apakah Kejati sudah mengantungi calon tsk baru. Raymon enggan menjawabnya. Namun, kata Raymon, setiap langkah atau putusan yang diambil oleh kejaksaan pasti ada dalil hukumnya. “Setiap bertindak, kami pasti punya dasar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Masyarakat Peduli Keadilan dan Penegakan Supremasi Hukum (MPKPS), Sopian meminta Kejati bertindak objektif dalam menindaklanjuti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) dalam putusan terdakwa HYP, IG, dan RNA. Dimana, sambung dia, di dalamnya menyebutkan bahwa beberapa petinggi Pemerintah Kota (Pemkot) sebagai pleger.

“Kalau orang yang disebut pleger tak ditetapkan sebagai tsk, saya yakin masyarakat akan menganggap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dan Kejati Jabar tajam ke bawah, namun tumpul ke atas,” ujar Sopian melalui keterangan tertulisnya.

Menurut dia, kasus korupsi pengadaan lahan Angkahong merupakan skandal besar, yang kejelasannya. masih di tunggu oleh masyarakat Kota Bogor. “Kerugian negara di kasus ini mencapai Rp 43,1 miliar, seharusnya memang penanganan perkara ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau demikian, sepertinya perkara ini takkan berlarut-larut,” kata Sopian.[ Red ]

 

Reporter by Andy Djava.
News Warta Publik

newswartapublik
By newswartapublik Juli 24, 2017 12:57
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*