Bekasi, News Warta Publik – Pada tahun 2017, anggaran Kartu Bekasi Sehat sebesar Rp.90 Miliar, Pada tahun 2018, angka tersebut naik menjadi Rp. 180 Miliar, ketika memasuki tahun 2019, Kartu Bekasi sehat mendapat anggaran sebesar Rp. 400 Miliar, dengan anggaran yang begitu fantastis, kenapa ada pengurangan pengguna kartu Bekasi sehat??

Mendapatkan gelontoran anggaran yang semakin membengkak, Pemkot Kota Bekasi malah mengurangi pengguna Kartu Bekasi Sehat, bukan menambah atau memperbaiki fasilitasnya.

Dinkes Kota Bekasi mengubah aturan terkait pengguna kartu Bekasi sehat, yang tadinya Kartu Bekasi Sehat berbasis NIK tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi, kini kartu itu hanya di gunakan masyarakat Kota Bekasi yang bukan sebagai peserta aktif BPJS, dan yang belum terdaftar sebagai pengguna BPJS.

Menurut Kaki Publik, kebijakan tersebut akan berdampak pada dua sisi. Karena, ketidakjelasan aturan pengguna yang dapat menikmati fasilitas Kartu Bekasi sehat tidak memiliki aturan yang jelas.

Selain itu, jika masyarakat kota Bekasi hanya ingin menggunakan fasilitas Kartu Bekasi Sehat, maka dampaknya, kartu Bekasi sehat akan mengurangi pengguna BPJS di Kota Bekasi, dan ini akan menjadi kerugian bagi BPJS, karena dikhawatirkan masyarakat Kota Bekasi akan ramai-ramai meninggalkan BPJS dan beralih menjadi pengguna Kartu Bekasi Sehat.

Disisi lain, jika Perubahan aturan pengguna kartu Bekasi sehat berlaku untuk mereka yang belum terdaftar BPJS, ini jelas merugikan masyarakat yang sudah terdaftar di BPJS, karena sejak kemunculan kartu Bekasi sehat, banyak pengguna BPJS yang beralih ke kartu Bekasi sehat ini, sehingga selama menggunakan Kartu Bekasi Sehat, masyarakat secara otomatis menunggak iuran BPJS.

Selain itu, berubahnya kebijakan penggunaan kartu Bekasi sehat pasca Pemilukada kota Bekasi, memunculkan dugaan kuat bahwa program yang muncul menjelang pilkada tersebut merupakan program sesaat yang hanya di fungsikan untuk pencitraan, dan di luncurkan tanpa persiapan yang matang.

Maka, Kaki Publik mempertanyakan dasar dari perubahan pengguna kartu Bekasi sehat, jangan sampai perubahan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak memiliki kepastian hukum bagi pengguna Kartu Bekasi Sehat, sehingga aturannya dapat diubah-ubah tergantung selera penguasa Kota Bekasi.

Aneh, semakin besar anggarannya untuk program Kartu Bekasi Sehat ini, justru program Kartu Bekasi Sehat malah semakin mengurangi penggunanya, bukan memperbanyak dan memperbaiki fasilitasnya.

Oleh karena itu, Seharusnya Pemkot Bekasi lebih memperhatikan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan pencitraan, tapi juga konsekuensinya terhadap penggunaan anggaran dan sebab akibat yang dapat merugikan masyarakat.

Jangan jadikan masyarakat sebagai alat untuk menarik simpati pemilu, setelah pemilu, justru masyarakat menjadi korban program pencitraan.

Adri Zulpianto
Direktur Kaki Publik

Lembaga Kaki Publik
(Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukkan nama anda di sini