Kasus WFC Namlea di Maluku, Lebih Kuat Alasan SU Ditahan Daripada Dibiarkan Bebas

0
103

Ambon, News Warta Publik-Tahapan penyidikan kasus korupsi Water Front City (WFC) Namlea oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku di Jln Sultan Hairun Ambon sudah jelang setahun, tersangka Syahran Umasugi Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Buru ini beberapa kali mangkir tidak datang memenuhi panggilan penyidik dan kedudukannya ada pada posisi yang sangat mudah mengulangi perbuatan atau juga merusak atau menghilangkan barang-bukti, maka tentu lebih kuat alasan agar adik-kandung Bupati Buru, Ramly Umasugi, ini ditahan dari pada dibiarkan bebas berkeliaran di luar. Jaksa akan dinilai menerapkan standar ganda alias berlaku diskriminatif dalam penyidikan tindak-pidana korupsi bila Umasugi sampai sekian lama ini dibiarkan bebas tidak segera ditahan, apalagi sebelum ini dia juga sudah datang mengembalikan sejumlah uang kerugian negara kepada Penyidik, yang harus ditafsirkan sebagai “pengakuan“ atas kejahatan yang disangkakan.

Demikian salah seorang Praktisi Hukum menanggapi keluhan Relly Hena, warga Buru di Kota Ambon yang dikemukakannya kepada media ini bersama Udin Waliulu dari www.kabarhukum.com ketika ditemui di Rumah Kopi Sari-Wangi di Kompleks Pangkalan Taxi Ambon, Kamis (27/9). Hena dalam pembicaraan siang hingga jelang sore hari itu menumpahkan uneg-unegnya mengenai pembiaran para tersangka kasus WFC di Namlea Buru oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon terutama Umasugi sebagai dalang atau orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini dibanding ke-3 tersangka lainnya.

Warga Buru yang sudah beberapa tahun hijrah ke Kota Ambon ini mengaku bingung dengan standar penahanan pihak Kejaksaan di Maluku dalam penyidikan tindak-pidana korupsi, karena diketahuinya dalam beberapa kasus tersangka sudah buru-buru ditahan. Dia lalu menyebutkan beberapa kasus, antara lain seorang Kepala SD di Gorom Seram Bagian Timur (SBT) yang ditahan setelah ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Dana BOS pada bulan Mei 2016 atas kerugian negara ditaksir kurang lebih Rp 200Juta padahal dalam pemeriksaan sudah dikembalikannya Rp 100 Juta, begitu pula seorang Kepala Desa (Raja) bersama Sekretaris Desa di Pulau Haruku bulan Agustus 2017 lalu buru-buru ditahan gara-gara diduga menyalah-gunakan dana ADD dan DD tahun 2015/2016 kurang lebih Rp 700Juta.

Akan tetapi anehnya, kata dia, Umasugi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama ke-3 orang lainnya sejak awal bulan Desember 2017 sampai sekarang dibiarkan bebas berkeliaran tidak ditahan, padahal sebagai adik-kandung Bupati Ramly ditambah pula dengan statusnya sebagai Anggota DPRD dari Partai Golkar, tentu lebih berpotensi mengulangi kembali perbuatannya dan juga dengan mudah merusak atau menghilangkan barang bukti. Apalagi dari nilai proyek WCF lebih Rp 4 Milyar terdapat dugaan kerugian negara jauh lebih besar dibanding ke-2 kasus terdahulu yaitu lebih Rp 1 Milyar dan dari berita-berita media diketahuinya tersangka Umasugi 2 (dua) kali dipanggil Penyidik tidak datang menghadap, bahkan pada bulan Maret 2018 telah dikembalikannya sebagian kerugian negara dari proyek ini sebesar Rp 400 juta kepada Penyidik.

Tidak heran, tambah dia lagi, pada hari Rabu 28 Maret 2018 lalu sejumlah mahasiswa terpaksa turun jalan melakukan aksi-demonstrasi langsung di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Jln Sultan Hairun, dengan tuntutan agar para pelaku dugaan tindak pidana korupsi proyek WFC Namlea yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus segera ditahan. Bahkan, katanya, dalam aksi demo itu, Ardi Labalawa selaku Koordinator Lapangan secara tegas mengatakan kekecewaan gara-gara Jaksa dinilai telah berlaku tebang-pilih dengan tidak melakukan penahanan atas Umasugi Dkk selaku tersangka kasus WFC di Namlea Buru.

Menanggapi keterangan Hena, dari Jakarta Advokat M. Kenan Pratama ketika dimintai komentar melalui ponselnya malam hari Sabtu (29/9), dikatakan : “jika apa yang dikatakan sumber itu (Relly Hena, red) benar, berarti Jaksa selaku Penyidik telah berlaku diskriminatif, dengan kata lain telah diterapkannya standar-gan

da dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Apalagi ke-2 kasus terdahulu nilai kerugian negara jauh lebih kecil, tersangka mangkir tak datang menghadap ketika dipanggil secara patut menurut hukum, sebagian kerugian negara telah dikembalikan tersangka berarti sudah merupakan pengakuan terhadap perbuatan yang disangkakan, dan lebih-lebih lagi salah seorang tersangkanya berada pada posisi yang sangat berpeluang mengulangi perbuatan atau juga merusak atau mengilangkan barang bukti. Ini bertentangan dengan prinsip hukum equality before the law atau persamaan dihadapan hukum yang juga merupakan prinsip-prinsip penegakkan HAM yang berlaku secara universal bahkan diatur secara eksplisit didalam Deklarasi Universal HAM”.

Sikap dan perlakuan diskriminatif semacam ini menurut dia tentu mengusik rasa keadilan publik dan lambat-laun akan mempersurut kepercayaan publik terhadap penerapan hukum khususnya dalam penanganan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi, malah sebaliknya sangat potensial merusak citra dan wibawa Korps Adhyaksa di mata publik, apalagi telah mendapat kritikan pedas oleh para Mahasiswa ketika datang untuk melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Kritisisme semacam ini, menurut dia, lambat-laun dapat membangun persepsi tersendiri bagi para Mahasiswa itu sebagai bagian generasi muda kalangan kampus.

Oleh karena itu dia berpendapat, jika benar faktanya seperti apa yang terungkap di atas, jauh lebih baik apabila Penyidik Berwenang segera memerintahkan para tersangka dikenakan penahanan. Sebab jika benar faktanya demikian, berarti nampak lebih kuat alasannya para tersangka segera ditahan dari pada dibiarkan sekian lama ini bebas berkeliaran di luar.[ Red ]

 

Kontributor by Munir Achmad
News Warta Publik

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukkan nama anda di sini