News Warta Publik – Tragis, sejumlah 6 guru honorer dipecat! Pemerintah Provinsi Banten langsung memberhentikan enam guru honorer yang berpose dan memegang stiker pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi. Ini memang ulah guru honorer yang agak lebay. Namun pemecatan pun menurut Saya jauh lebih lebay.

Saya tidak setuju dengan pemecatan! Memecat guru honorer adalah sebuah tindakan arogan dari pemerintah daerah. Memang guru honorer dengan seragam, simbol jari dan sticker Prabowo Sandi tidak pantas dilakukan di sekolahan. Namun pemecatan sekali lagi jauh lebih tidak pantas.

Kecuali kalau menyebarkan hoaxs terhadap capres tertentu. Menyebarkan hoaxs adalah sebuah perilaku sangat menyimpang dari sifat-sifat keguruan. Seperti apa yang dilakukan guru honorer SMP di Banten inisial MIK (38). Ia menyebar hoaxs 7 kontainer yang sudah dicoblos. Ia guru honorer yang pantas dipecat!

Terkait 6 guru honorer yang dipecat sungguh tidak manusiawi. Sebaiknya 6 guru honorer cukup diberi sanksi yang tegas. Beri peringatan yang keras namun tetap bekerja sebagai pelayan anak didik. Punya pilihan itu hak mereka asal tidak menyebarkan hoaxs dan kebencian.

Sebaiknya pemerintah daerah Banten menyadari bahwa dibalik selfie mereka ada pesan bahwa mereka merasa kurang diberi kepastian. Mereka ingin ada perubahan. Ini sangat wajar! Pemda Banten terlalu lebay bila sampai memecat. Ini bisa jadi blunder secara politik bagi pemerintah yang berkuasa.

Para pemain politik akan mengoreng kasus ini sebagai kasus politik. Padahal lebih terkait pada kebijakan lebay dari Pemda Banten. Pemda banten yang memecat namun kembali yang akan menjadi kebencian dari pihak yang sumbunya pendek akan menyalahkan Jokowi. Padahal Jokowi tidak ada hubungan dengan tindakan Pemda Banten.

Kasus guru honorer memang penuh warna. Beragam kejadian terus memanas. Mulai dari pembatasan usia seleksi CPNS. Penolakan PPPK. Larangan Mendikbud mengangkat guru honorer. Plus sejumlah guru honorer dan dosen menjadi penyebar hoaxs dan provokasi mendukung capres tertentu.

Terkait guru honorer adalah terkait “kisah warisan” masa lalu sejak pemerintah sebelumnya. Pihak guru honorer menyatakan bahwa pemerintah tidak berpihak. Pihak pemerintah menyatakan bahwa yang mengangkat mereka adalah pemerintah daerah dan para kepala sekolah tapi beban diberikan pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat merasa “tidak melahirkan” tetapi harus bertanggung jawab.

Seleksi CPNS dan jalur PPPK dianggap pemerintah sebagai jalan tengah penuntasan masalah honorer. Tahun 2023 rencananya semua honorer sudah punya status dan kesejahteraan yang baik. Namun pemerintah melalui Mendikbud meminta jangan lagi pemerintah daerah mengangkat guru honorer. Bila terus mengangkat guru honorer maka penuntasan guru honorer tidak akan selesai.

Simalakam guru honorer memang tak pernah selesai. Guru honorer selalu menjadi korban. Ia menjadi korban politik setiap Pilkada, Pilpres dan bahkan korban birokrasi pendidikan dan sejumlah oknum kepala sekolah. Derita guru honorer adalah fakta derita guru. Mereka terombang ambing. Derita dan nasib getir mereka sering dimanfaatkan para petualang politik.

Janji-janji manis dan kontrak politik selalu menjadi “ritual tipuan” para pemain politik. Kembali guru honorer menjadi korban. Pemecatan guru honorer di Banten adalah kisah getir para guru honorer. Idealnya tidak ada pemecatan dan idealnya para guru honorer tidak terlalu lebay berpolitik karena merasa bebas dan memendam rasa kecewe, maksud saya rasa kecewa.

Ikuti saja pimpinan organisasi induk kemana arah perjuangan politiknya. Mereka pasti lebih mengerti. Bila liar dan berjalan sendiri-sendiri, tidak solid dan jauh dari ikut komando organisasi maka lebih sulit untuk menaikan status. Satu komando. Satu visi. Satu prinsip. Pasti lebih mungkin berhasil. Tidak ada perjuangan sukses sendiri-sendiri. Oragnisasi hanya bisa dilawan dengan organisasi. Manfaatkan organisasi.

Oleh : Dudung Nurullah Koswara
Praktisi Pendidikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukkan nama anda di sini