Bogor, News Warta PublikPelayanan kesehatan kepada warga miskin di RSUD Kota Bogor kembali disorot. Pasalnya, salah seorang pasien bernama Iis Ismawati, warga RT 02/Rw 08 Situ Pete, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, mendapat perlakuan tidak mengenakan. Ia dimintai uang jaminan Rp10 juta atau surat-surat berharga apabila ingin meninggalkan rumah sakit, pasca melahirkan, Senin (19/2). Padahal, Iis merupakan pasien Jamkesda.

“Awalnya, Bu Iis dan bayinya ini mau pulang karena sudah diperbolehkan oleh dokter. Hanya saja waktu itu kasir berdalih bahwa Jamkesda sudah tidak berlaku sejak 2015. Kemudian, saya minta arahan dari Dinas Kesehatan, dan hasilnya harus mengurus SKTM, Jamkot, dan persetujuan RSUD. Surat- surat itu sudah jadi, dan rumah sakit juga telah setuju. Tapi, kenyataannya ketika mau pulang malah dimintai jaminan Rp10 juta atau surat-surat berharga,” kata Ketua PK KNPI Tanah Sareal, Rudi Zaenudin, yang mendampingi keluarga Iis, pada Senin (19/2) malam.

Lantaran tak mempunyai uang, kata Rudi, akhirnya STNK mobil Proton Exora putih berplat nomor B 1527 BZJ dijadikan jaminan. “Miris, saya sering membantu orang sakit, tapi baru kali ini ada kejadian kayak sekarang. Di RS swasta saja tidak begini, cukup dijamin dengan KTP saja. Pasien ibu Iis punya uang sebanyak itu darimana? Suaminya saja hanya seorang sopir tembak. BPJS-nya juga belum berfungsi,” ujar Rudi.

Selain itu, Rudi juga mempertanyakan mengapa status pasien Iis berubah menjadi pasien umum. “Tapi kenapa saat mau pulang ibu Iis statusnya jadi pasien Jamkot. Kalau caranya seperti ini, mana buktinya kalau pemimpin Kota Bogor prorakyat,” tegas Rudi.

Iapun berharap, permasalahan ini segera disikapi serius oleh DPRD dan Pemkot Bogor melalui Dinkes. “Harus segera disikapi serius. Ini adalah ironi pelayanan kesehatan di Kota Bogor,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Humas RSUD Kota Bogor, Taufik Rahmat S.sos membantah bahwa pihaknya meminta uang sebesar Rp10 juta atau menjadikan STNK mobil sebagai jaminan. “Saya sudah tanya ke bagian keuangan, dan itu tidak benar. Yang benar itu, kami meminta surat pernyataan dari keluarga pasien, lantaran Jamkot si pasien baru selesai besok (hari ini, red),” ujarnya.

Kata Taufik, RSUD juga tidak mengubah status pendaftaran pasien dari Jamkesda atau Jamkot menjadi umum. “Itu tidak benar, sebenarnya ini hanya kesalahpahaman saja. Dana Rp10 juta adalah rincian biaya yang memang diberikan kepada semua pasien yang telah diperbolehkan pulang oleh dokter, baik itu umum, BPJS, atau Jamkot. Tujuannya, agar si pasien tahu tindakan apa saja yang sudah dilakukan RSUD,” jelasnya.

Rincian biaya tersebut, sambung Taufik, nantinya akan dilampirkan oleh RSUD untuk meminta klaim Jamkot kepada Dinkes. Sebelumnya, kata dia, kerabat pasien sempat datang ke ruangannya untuk berbicara seputar pengurusan Jamkot, sebab Jamkesda sudah tak berlaku.

“Sejak awal Pak Rudi mau membawa pasien, kita sudah konsultasi melalui whatsapp, dan saya sudah mengarahkan langkah apa saja yang mesti dilakukan. Kalau tak punya jaminan apapun, maka pasien tinggal mengurus Jamkot dengan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dilegalisir kecamatan dan Dinkes. Tapi saat itu ada berkas pasien yang belum distempel, tapi RSUD suda menyetujui pasien pulang,” paparnya.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD, Atty Somaddikarya mengatakan bahwa pihaknya siap membantu mencarikan jalan keluar terkait permasalahan ini. “Tidak ada yang tak bisa diselesaikan. Insya Allah saya akan membantu, setelah mendengar penjelasan langsung dari RSUD dan pasien,” tukasnya. [ Red ]

 
Reporter by Andy Djava
News Warta Publik

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukkan nama anda di sini