Bogor, News Warta Publik -Perkara korupsi pengadaan lahan Angkahong hingga kini tak kunjung tuntas, meski Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat telah menaikan status dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, Korp Adhyaksa masih juga belum menentukan tersangka baru.

Lambannya proses penanganan perkara, mendapat sorotan khusus dari Ketua  LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak), Muhammad Sufi. Menurutnya, seharusnya jaksa sudah bisa menentukan tersangka baru. “Kalau tidak ada kejelasan sikap mengenai perkara ini kami akan laporkan terus kepada instansi yang lebih tinggi seperti Jampidsus atau KPK,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/7/2017).

Sufi mengaku bahwa Gerak telah menyurati Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) agar segera mengambil alih perkara Angkahong. “Kami akan terus mendesak terus agar perkara korupsi yang rugikan masyarakat ini dapat tuntas,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP), Rudi Zaenudin mempertanyakan kinerja Kejati Jabar, yang terkesan seperti ‘masuk angin’. “Saya heran apa mungkin Kejati ‘masuk angin’. Saya harap sih tidak, kejaksaan harus bisa menegakan supremasi hukum setegak-tegaknya,” kata dia.

Menurut dia, kasus Angka Hong merupakan perkara lama yang sudah ditunggu-tunggu kejelasannya oleh masyarakat Kota Bogor lantaran kerugian negara mencapai Rp 43,1 miliar akibat pengadaan lahan tersebut. “Nilainya fantastis, jadi tak heran kalau jadi sorotan publik. Semoga Kejati bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda, saat dikonfirmasi wartawan,Wakil Ketua Komisioner KPK, Saut Situmorang, mengaku bahwa pihaknya masih memantau penyidikan yang dilakukan Kejati Jawa Barat. “Kami pantau itu. Dikonfirmasi dulu kejati. Kami masih konsen urus yang E-KTP,” ungkapnya. [ Red ]

 

 

Reporter by Martha Siagian
News Warta Publik

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukkan nama anda di sini